Karawang,onethetrack.com– Suasana di Aula Bappeda Karawang pada Jumat, 19 September 2025, terasa berbeda dari biasanya. Ruangan yang sejuk oleh pendingin udara hari itu tak hanya menyajikan kenyamanan, tetapi juga menyelimuti sebuah momentum yang dianggap penting: penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Karawang dengan sejumlah perusahaan industri di wilayah tersebut.
Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, S.E., yang menegaskan bahwa kerja sama ini bukan sekadar seremoni. Ia menyebutnya sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menjembatani kebutuhan industri dengan potensi sumber daya manusia lokal.
“Kita ingin agar masyarakat Karawang tidak hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri. Lewat kerja sama ini, kita pastikan bahwa pelatihan di BLK sesuai dengan kebutuhan industri, dan perusahaan juga memberikan ruang bagi tenaga kerja lokal,” ujar Bupati Aep dalam sambutannya.
Namun, di balik pernyataan optimistis itu, muncul sejumlah pertanyaan kritis: Sejauh mana MoU ini akan berdampak nyata terhadap penyerapan tenaga kerja lokal? Apakah pelatihan di BLK benar-benar diselaraskan dengan kebutuhan riil industri? Dan, siapa yang mengawal implementasinya?
Antara Harapan dan Realita
MoU yang ditandatangani mencakup komitmen perusahaan untuk membuka ruang kerja sama dalam bentuk pelatihan berbasis kebutuhan industri, magang, hingga penyerapan lulusan BLK. Namun hingga saat ini, belum ada target kuantitatif yang diumumkan secara terbuka mengenai berapa banyak tenaga kerja yang akan diserap atau berapa persen yang diprioritaskan dari warga Karawang sendiri.
Kepala UPTD BLK Karawang menyebutkan bahwa pelatihan yang diberikan akan berbasis kompetensi dan mengikuti perkembangan industri manufaktur serta otomotif yang mendominasi Karawang. Meski demikian, belum jelas apakah perusahaan peserta MoU benar-benar ikut serta dalam menyusun kurikulum pelatihan atau sekadar menjadi mitra seremonial.
Perlu Transparansi dan Evaluasi Berkala
Pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika), Dr. Dini Puspitasari, menilai bahwa kerja sama seperti ini hanya akan berdampak signifikan jika ada sistem evaluasi yang ketat dan transparan.
“Sering kali MoU menjadi agenda pencitraan tanpa akuntabilitas. Harus ada publikasi berkala soal capaian kerja sama ini: berapa orang dilatih, berapa yang terserap, dan seperti apa umpan balik industri terhadap lulusan BLK,” kata Dr. Dini.
Ia juga menambahkan bahwa partisipasi sektor industri dalam menyusun kurikulum pelatihan adalah kunci, bukan hanya dalam penyediaan lowongan kerja.
Harapan Pencari Kerja
Bagi ribuan pencari kerja di Karawang, khususnya lulusan SMA/SMK dan korban PHK, kerja sama ini tentu menjadi secercah harapan. Namun tanpa pelibatan aktif komunitas pencari kerja dan publikasi data hasil kerja sama, harapan tersebut bisa berubah menjadi kekecewaan baru.
Wati (23), lulusan SMK asal Telukjambe, berharap bahwa MoU ini bukan hanya janji politik.
“Kalau memang perusahaan mau rekrut dari lokal, kami siap ikut pelatihan. Tapi jangan cuma buat acara saja, ujung-ujungnya tetap rekrut dari luar Karawang,” ujarnya.
Penutup
Penandatanganan MoU antara BLK Karawang dan dunia industri tentu patut diapresiasi sebagai langkah awal. Namun, masyarakat berhak mendapatkan lebih dari sekadar seremoni. Transparansi, evaluasi berkala, dan keberpihakan nyata terhadap pencari kerja lokal adalah ujian sesungguhnya dari komitmen ini.(red)